Polri Dilibatkan Awasi Program BBM Satu Harga

0
108

JAKARTA – Kasus pelanggaran distribusi bahan bakar minyak banyak ternyata masih cukup banyak. Selama tahun 2017 lalu, setidaknya ada 700 kasus. Karena itu pengawasan musti diperketat dengan melibatkan instansi lain.

Program Bahan Bakar Minyak (BBM) jadi salah satu program andalan Pemerintah. Pasalnya, sebelumnya harga BBM di wilayah Indonesia bagian Timur seperti Papua bisa melambung tinggi.

Untuk mensukseskan program ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengambil sejumlah langkah penting dengan menggandeng lembaga lainnya.

Untuk mengawasi implementasi program BBM Satu Harga ini, BPH Migas gandeng Polri. Kerja sama itu dikukuhkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang segera diteken.

“Pekan depan teken MoU dengan Kapolri untuk mengawasi BBM Satu Harga. Kami meminta bantuan Kepolisian di semua titik BBM Satu Harga diawasi,” kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa saat silaturahmi dengan Para Pemimpin Redaksi Media di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Fanshurullah menuturkan pengawasan diperlukan mulai dari ketersediaan, pola distribusi dan hingga konsistensi harga BBM. Dia menegaskan harga yang dibanderol yakni Rp6.450 per liter untuk Premium dan Rp5.150 per liter untuk solar subsidi.

Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad menambahkan pihaknya setiap pekan melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan. Sepanjang tahun lalu ditemukan 700 kasus penyimpangan distribusi BBM.

Pada umumnya terkait penjualan Solar subsidi kepada kelompok industri. Sedangkan untuk penyimpangan dalam program BBM Satu Harga terjadi di Sumenep Madura. Penyimpangannya itu penjualan BBM dengan drum. “Kami sudah berikan sanksi berupa penghentian operasi,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here