Modal Asing di Asuransi Dibatasi Maksimal 80 Persen

0
86

JAKARTA – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada 17 April 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian.

Perusahaan Perasuransian di Indonesia hanya dapat dimiliki WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh WNI, atau; b. WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama-sama dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

Berdasarkan informasi resmi yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (1/5/2018), pada Pasal 5 ayat (1) PP tersebut, ditegaskan bahwa Kepemilikan perusahaan asing pada Perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80 persen dari modal disetor Perusahaan Perasuransian. Meski demikian, batasan 80 persen itu tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang merupakan perseroan terbuka.

Sedangkan, pada Pasal 6 ayat (1) PP ini dinyatakan bahwa dalam hal Kepemilkan Asing pada Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan perseroan terbuka telah melebihi 80 persen saat PP ini berlaku, Perusahaan Perasuransian tersebut dikecualikan dari batasan Kepemilikan Asing sebagaimana dimaksud. Namun, Perusahaan Perasuransian tersebut dilarang menambah persentase Kepemilikan Asing.

Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud melakukan penambahan modal disetor, menurut PP ini, penambahan modal disetor tersebut wajib memenuhi ketentuan: a. paling sedikit 20 persen diperoleh dari Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia; atau b. paling sedikit 20 persen melalui penawaran umum perdana saham di Indonesia.

Adapun, Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasurasian sebagaimana dimaksud menurut PP ini, dilakukan melalui: a. penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian; b. transaksi di bursa efek atas Perusahaan Perasuransian; dan c. penyertaan pada Badan Hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek.

Selain itu, berdasarkan aturan ini pula, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Selain itu, Perusahaan Perasuransian wajib mengindentifikasi dan melaporkan Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud kepada OJK.

“Ketentuan mengenai pelaporan Kepemilkan Asing dan pemenuhan kriteria pada Perusahaan Perasuransian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK,” seperti tertulis pada Pasal 8 ayat (2) PP ini.

Bagi Perusahaan Perasuransian yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, akan dikenai sanksi administratif oleh OJK berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; c. pencabutan izin usaha; dan d. denda administratif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here