Independen.co – Sehari setelah dilantik, sesuai janjinya, Presiden Joko Widodo, mengundang sejumlah tokoh nasional datang ke Istana Kepresidenan.

Pada hari yang sama, Senin 21 Oktober 2019, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mewakili Presiden dan rakyat Indonesia menghadiri upacara inaugrasi Kaisar Jepang, naik tahta di Tokyo.

Pelantikan menteri kabinet Jokowi dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Oktober.

Pemanggilan tokoh-tokoh nasional ke Istana memberi isyarat bahwa yang terpanggil itulah yang diminta membantu presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dalam termin kedua Jokowi, lima tahun ke depan.

Ada wajah baru, seperti Erick Thohir yang konglomerat muda, Wishnutama, dan Nadiem Makarim sang pendiri unicorn Go-Jek.

Ada pula wajah lama dalam arti telah ikut gerbong kabinet Jokowi periode pertama. Ada sosok menteri era presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diberi kembali kursi menteri oleh Jokowi. Stok lama barang baru.

Tak kalah menariknya, kedatangan rival Jokowi dalam dua kali kontestasi pemilihan presiden, yakni Prabowo Subianto. Sejauh ini Prabowo dikabarkan akan diberi tanggung jawab mengurus pertahanan nasional.

Sebagai referensi, Prabowo dalam debat calon presiden, maupun dalam kampanyenya, sering mengusung tema tentang kerapugan sistem pertahanan negara dan bangsa yang sangat mendesak dibenahi. Ia memang militer yang dinilai banyak kalangan sukses membangun pasukan elit baret merah, Korps Pasukan Khusus.

Pada titik ini, timbul pro-kontra di masyarakat mengenai langkah politik dan politis Jokowi maupun Prabowo untuk bergabung dalam satu tim pemerintahan.

Bersatunya dua kontestan dalam satu pemerintahan mendapat kritik dari koalisi Gerindra, partai Prabowo, yakni dari petinggi PKS. Kalau ujungnya bersatu, untuk apa ikut pilpres. Kontrol dan penyeimbang (check and balances) terhadap pemerintah menjadi lemah.

Bahkan ada warga net yang bertanya untuk apa menghabiskan dana banyak buat pemilu dan proses panjangnya kalau akhirnya bersatu juga. Mendingan tidak ada pemilu, sekalian musyawarah mufakat saja, selesai. Dana yang banyak itu dipakai saja untuk membangun pendidikan, sarana kesehatan, listrik, dan kebutuhan dasar rakyat.

Akan tetapi politik memang bukan kalkulasi matematis satu tambah satu sama dengan dua. Belum tentu bersatunya dua kubu yang sebelumnya berseberangan, kondisi pemerintahan menjadi baik. Bisa sebaliknya justru terganggu karena adanya kepentingan berbeda yang mengganjal roda pemerintahan untuk berjalan sebagaimana diharapkan.

Tentu saja Jokowi juga punya kalkulasi lain sehingga mengambil keputusan politik dan politis yang berani, merangkul lawan ikut menjadi bagian dari pemerintahannya.
Kita berharap kabinet pemerintahan Jokowi Jilid II dengan posrur dan personel yang di luar kebiasaan dan tradisi politik Indonesia ini dapat segera berlari kencang. Setidaknya berjalan pada rel yang benar, on the track. Banyak orang apriori, skeptis, nyinyir.

Tantangan global, dinamika eksternal, demikian pula problematika internal bangsa ini semakin dinamis, beragam dan berat. Perekonomian yang semakin melemah menuju resesi harus diantisipasi sesegera mungkin. Persoalan timbunan utang yang terus membengkak dan penerimaan pajak yang melemah, juga tak kalah peliknya.

Eskalasi paham ekstrem, kehidupan keagamaan, rasialisme, mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Situasi diperburuk oleh korupsi yang semakin menggurita. Apalagi muncul kesan yang berkembang di masyarakat bahwa komitmen pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Jokowi dan partai koalisinya, lemah. Jokowi dan kabinetnya harus menjawab keraguan masyarakat tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here