JAKARTA – Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh intansi Kementerian / Lembaga (K/L) pemerintah diminta untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Para ASN harus bisa menyebarkan pesan pesan perdamaian baik di dunia maya dan juga di dunia nyata sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Hal ini agar para ASN tidak mudah terpengaruh terhadap hasutan yang timbul dari ujaran kebencian sehingga dapat terpengaruh dengan paham kekerasan yang berujung pada paham radikal terorisme yang dapat merusak persatuan bangsa.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, usai menjadi narasumber utama pada Rapat Koordinasi terkait Penguatan Wawasan Kebangsaan ASN terkait dalam Menangani Radikalisme di Kalangan ASN.

Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) ini digelar di ruang Majapahit kantor Kemen PAN dan RB, Jakarta, Kamis, (24/10/2019).

“Kepada seluruh ASN berhati-hatilah dan musti bersikap arif dalam menggunakan media sosial. Karena di media sosial juga banyak sekali hal-hal yang tidak hanya merusak, tapi juga untuk ke arah destruksi bangsa. Oleh sebab itu ambil sisi yang positifnya dengan menyebar pesan perdamaian untuk menjaga persatuan bangsa,” ujar Komjen Pol Suhardi Alius.

Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan bahwa di tengah era globalisasi sekarang ini seluruh masyarakat di dunia ini tidak bisa juga terlepas dari perkembangan teknologi. Namun demikian para pengguna teknoligi ini harus bisa mengambil sisi positif untuk kemajuan bangsa ini.

“Memang kita tidak bisa juga terlepas dari perkembangan teknologi. Tapi ambilah yang baik untuk sisi kebangsaan, sehingga kita semua para ASN ini bisa maju untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain,” ujar mantan Sekretaris Lemhannas RI ini.

Terkait dengan kemungkinan adanya ASN yang terpapar paham radikal terorisme, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan bahwa seluruh pihak untuk tidak bersikap under estimate. Hal tersebut bukan hanya di kalangan ASN saja yang bisa terpapar paham tersebut. Namun semua pihak bukan tidak mungkin bisa terpapar.

“Tidak hanya ASN, semua komponen bangsa pasti ada juga yang terpapar. Katakan mungkin terinspirasi oleh hal-hal yang yang tidak baik, khususnya dari sisi kebangsaan. Mereka bisa terpapar. Itu semuanya karena adanya saluran teknologi informasi digital. Apalagii hampir semua ASN juga menggunakan itu (smartphone dan media sosial),” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Untuk itulah Kepala BNPT meminta kepada seluruh K/L untuk saling menjaga agar bagaimana para ASN ini mempunyai daya imunitas, daya resilience dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

“Karena ASN ini adalah orang-orang yang mengawal struktur daripada pemerintahan bangsa ini. Kita harapkan mereka betul-betul steril sehingga tidak ada kepentingan-kepentingan lain kecuali untuk tujuan kebangsaan,” ujarnya.

Untuk itulah dirinya diminta Kementerian PAN & RB yang juga dihadiri dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan guidance kepada tim Taskforce dalam rangka proses penanganan radikalisasi yang ada di lingkungan ASN.

“Ini untuk mereduksi tingkat radikalisasi di lingkungan ASN dan kemudian juga untuk mencegah perkembangannya, termasuk pasca rekrutmen. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana fenomena yang sudah ada sekarang ini,” kata perwira tinggi berpangkat tiga bintang ini.

Dalam Rakor tersebut pihaknya telah memberikan treatment treatment agar taskforce ini bisa menindak lanjuti terhadap situasi yang terjadi. Dengan adanya taskforce diharapkan agar ASN ini betul-betul tergambarkan dan terpetakan dengan baik apakah ada yang sudah terpapar dan juga proses rekrutmen kedepannya seperti apa.

“Cara-caranya tadi sudah kita berikan kepada forum ini untuk memberikan satu langkah yang baik dalam rangka penanganan masalah ini. Sehingga kita harapkan beberapa tahun mendatang sudah bisa kita reduksi, dan kita ingin ASN kita ini kuat untuk berkontribusi kepada negara dalam rangka membangun pembangunan bangsa,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Lebih lanjut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini mengatakan, dengan adanya taskforce tersebut maka BNPT nantinya akan terus melakukan sharing data maupun informasi dan bekerja sama dengan seluruh task force itu sebagai upaya untuk meredam penyebaran paham radikal di lingkungan ASN.

“Nanti kita share sama-sama ke teman-teman dari Kementerian Lembaga dan yang tergabung dalam taskforce ini. Ini supaya kita bisa memberikan masukan-masukan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi, kemudian bagaimana memberikan treatmentnya. Karena itu yang menjadi tugas pokok kita di BNPT,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakhiri.

Sekretaris Kemen PAN & RB, Dwi Wahyu Atmaji, dalam sambutannya saat membuka acara rakor tersebut mengatakan bahwa Rakor tersebut digelar sebagai upaya untuk mengurai masalah-masalah radikalisme di lingkungan ASN.

“Ini supaya kita tepat di dalam merumuskan berbagai masalah yang akan kita sikapi bersama. Intinya kita mengharapkan agar masalah-masalah seperti ini bisa ditangani dengan baik, terukur dan sistematis, sehingga dapat mencegah kegaduhan dan bisa tertangani dengan baik,” ujar Dwi Wahyu .

Sementara itu Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN & RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya bersama anggota taskforce selama ini telah melihat fonomena perkembangan radikalsime yang terjadi, Untuk itu pihaknya ingin mengetahuai gambaran secara utuh dari Kepala BNPT mengenai fenomena bahaya radikal terorisme dan upaya penangananaya.

“Kita memandang bahwa ASN pun juga bukan tidak mungkin ikut terpapar. Untuk itu di ASN ini juga harus kita pikirkan bersama. Kami ingin mendapatkan pencerahan dari bapak, jangan sampai kita memandang ‘ini radikal’ dan ‘ini tidak radikal’ yang kemudian timbul selisih paham di dalam tim ini. Oleh karena itu ini salah satu yang ingin kami dapatkan dari pencerahan dari bapak Kepala BNPT,” ujar Setiawan Wangsaatmaja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here