Independen.co – Keterbatasan akses masyarakat kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha atau biaya hidup membuat subur aktivitas tengkulak atau rentenir.

Kalaupun ada akses, masyarakat terutama kelas bawah, semisal petani atau nelayan gurem, acapkali masih sulit mendapat modal.

Itu karena persyaratan administratif yang ditetapkan bank untuk masyarakat mendapat pembiayaan usaha sangat ketat. Bisa dimaklumi karena bank juga mengelola dana masyarakat berupa simpanan.

Dalam kondisi seperti itu, rentenir atau tengkulak menjadi tumpuan harapan bagi mereka. Ibarat malaikat penolong di tengah himpitan problema hidup.

Persyaratan meminjam yang diterapkan tengkulak tidaklah susah. Modal yang dibutuhkan dapat cepat cair.

Yang masalah adalah suku bunga pinjaman yang sangat tinggi pasti sangat memberatkan.

Kalau pun suku bunga tidak tinggi, biasanya mereka menerapkan syarat lain yang mengikat.

Misalnya, hasil petani atau nelayan wajib diserahkan atau dijual kepada sang tengkulak.

Pada titik inilah masyarakat, petani atau nelayan mendapat kesulitan.

Mereka tidak punya pilihan untuk menjual hasil usahanya. Mereka wajib menjual kepada rentenir dengan harga yang ditentukan rentenir. Umumnya selalu di bawah harga pasar.

Ketika membuka Expo Literasi dan Inklusi Keuangan, Sabtu 26 Oktober 2019 di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menceritakan pengalamannya menghentikan aktivitas rentenir  di hadapan pelaku industri keuangan.

“Waktu saya Bupati di Bantaeng (2008 – 2018) ada rentenir saya jadikan Camat. Saya diprotes. Tetapi itu cara, kan dia kehilangan, lalu kita suruh berhenti praktek rentenir lalu membantu warganya untuk maju,” ujar Nurdin yang guru besar ilmu pertanian itu.

Pada kesempatan itu, hadir juga sejumlah Bupati dan Walikota.

Gubernur Nurdin Abdullah menandatangani Surat Edaran peningkatan literasi dan inklusi di daerahnya.

Bersama sejumlah Bupati dan Walikota menandatangani nota komitmen bersama untuk berupaya mencapai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerahnya, dengan target capaian “one people one account.

“Kehadiran perbankan sangat kita butuhkan. Kalau kita berkolaborasi dan bersinergi, banyak yang bisa kita lakukan dan capai untuk kemajuan daerah ini,” ujar Nurdin.

Kepala Kantor OJK Regional VI, Zulmi, mengatakan, tingkat literasi dan inklusi keuangan masoh harus dipacu. Jumlah rekening bank di Sulsel sekitar 15 juta.

Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 8 juta jiwa. Akan tetapi belum semua masyarakat memiliki rekening bank, namun banyak yang memiliki lebih dari satu atau dua rekening.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here