Salah Kaprah DP dan Logika Cerdas Appi Tentang Membangkitkan Ekonomi

  • Whatsapp

JAKARTA, INDEPENDEN.CO – Sungguh seru debat kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar. Keseruan terjadi ketika paslon membahas upaya membangkitkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Memang inilah perdebatan dan adu argumentasi yang ditunggu publik, terutama kalangan pengusaha. Mereka mau tahu terobosan kebijakan yang akan dijalankan paslon jika kelak terpilih.

Read More

Danny membuka adu argumen dengan mengkritisi program stimulus seperti relaksasi, bahkan pembebasan sejumlah pajak dan retribusi yang dicanangkan Appi-Rahman.

“Saya lihat ada program sampai menghapus item-item pajak. Ini bagaimana Appi-Rahman mau mengangkat ekonomi Makassar. Kalau banyak item-item pajak yang digratiskan,” serang Danny.

Bagaimana respon Appi? Pasangan Rahman Bando ini menggugah sensitivitas Danny tentang kondisi ekonomi kekinian Kota Makassar yang sedang terpuruk drastis.

“Saat ini yang paling penting harus dimengerti, kita dalam masa pandemi. Seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan. Bagaimana kita memaksimalkan peran pemerintah. Meringankan beban-beban dunia usaha,” balas Appi.

Salah satu cara meringankan beban warga, juga dunia usaha, lanjut Appi, adalah dengan memberi stimulus antara lain berupa relaksasi atau pengurangan pajak untuk pihak-pihak tertentu. Bahkan menghapuskannya untuk warga yang benar-benar tidak mampu. Atau bagi warga yang bekerja di sektor pelayanan sosial.

“Bagaimana pemerintah harus hadir meringankan beban-beban mereka. Memberikan stimulus, relaksasi pajak. Tujuannya menjaga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemenuhan kebutuhan pokok harus dipastikan,” lanjut Appi.

Appi menegaskan pentingnya melibatkan swasta dan BUMN dengan memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi. Dengan insentif yang diberikan, dunia usaha menggerakkan usahanya, membuka lapangan kerja kembali, masyarakat punya penghasilan dan daya beli meningkat kembali.

“Di makasar ini yang berinvestasi adalah swasta dan BUMN. Bisa triliunan. Bisnis properti harus jalan dulu, bisnis kafe dan restoran harus jalan dulu,” papar Appi lagi.

Pembinaan UMKM dari hulu ke hilir juga ditegaskan Appi, mutlak dilakukan di tengah pandemi Covid-19. “Pembinaan UMKM hingga tuntas!. Kita beri pelatihan, kemudian kita bantu. Misalnya kita buat pelatihan menjahit, selesai pelatihan bukan hanya kita modali sertifikat. Tapi langsung kita modali mesin jahit. Supaya mereka bisa langsung produktif,” demikian Appi.

Dalam konteks cara berpikir Appi itu, sama dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, bahkan pemerintah di sejumlah negara.

Jerman misalnya memberikan berbagai insentif dengan berbagai cara dan jalan, yang nilainya bahkan mencapai 80 persen dari kewajiban pajak pengusaha. Tetapi disertai syarat bahwa pengusaha menjamin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawannya.

Dengan cara cerdas seperti itu, pengusaha selamat, ringan bebannya, pekerja pun terus bekerja dan berpenghasilan sehingga daya beli tetap ada. Dunia usaha tetap bergerak karena ada permintaan barang dan jasa.

Dalam konteks pemikiran Danny Pomanto, dengan memberi banyak insentif pajak dan keringanan lainnya, pemerintah sulit membangkitkan ekonomi. Boleh jadi, dalam pikiran Danny Pomanto, untuk membangkitkan ekonomi, justru pendapatan asli daerah (PAD) harus digenjot untuk mengisi pundi-pundi keuangan daerah atau kota Makassar.

Di sinilah salah kaprah, sesat pikir dan cara pandang keliru Danny dalam hal membangkitkan ekonomi. Dalam keadaan normal, bisnis jalan, orang-orang bekerja, daya beli masyarakat stabil, pencanangan peningkatan PAD masuk akal. Justru targetnya harus dipasang setinggi-tingginya.

Tetapi karena kondisi abnormal, bisnis terpuruk, daya beli masyarakat anjlok, pengangguran meningkat, penetapan pejak-pajak normal saja untuk mempertahankan angka PAD, adalah omong kosong. Apalagi menggenjot pajak-pajak untuk peningkatan PAD, yang bakal terjadi hanyalah “pemerasan” bagi pengusaha dan warga.

Bisa jadi pengusaha memilih menutup usaha, mem-PHK pekerjanya. Masyarakat makin tertekan secara finansial maupun psikologis. Dampaknya jauh lebih buruk.

Lantas dari mana uang Pemkot untuk membiayai operasionalnya jika banyak komponen sumber PAD yang direlaksasi bahkan digratiskan? Salah satunya adalah tidak melakukan investasi atau belanja modal. Yang penting belanja rutin terpenuhi, semisal membayar gaji pegawai negara.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah efisiensi penggunaan APBD. Misalnya menerapkan e-catalog, e-proqurement, e-budgeting, e-purchasing sehingga kebocoran bisa dicegah. Pengelolaan anggaran pun menjadi transparan dan akuntabel.

Nah hasil efisiensi anggaran itu bisa direalokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja kreasi pemerintah dengan program pengendalian pandemi Covid-19. Dengan demikian kebijakan itu memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Terutama bagi rumah tangga yang sudah banyak stress dan depresi karena anak-anak tidak sekolah, biaya membengkak, sementara penghasilan mengkerut.

Maka tepat dan brilian gagasan program Appi-Rahman yang langsung beraksi mengendalikan pandemi Covid-19 selama ini. Semetara yang lain masih mengumbar  janji, bahkan masih dililit kebingungan parah mau bikin apa memberantas covid dan membangkitkan ekonomi, Appi-Rahman sudah menunjukkan komitmen dan memberi bukti.

Jadi janji dan komitmen program Appi-Rahman mengendalikan Covid sekaligus membuka lapangan kerja, kemudian membangkitkan ekonomi sangat realistis dan bisa dieksekusi. (Nakke Tonji, wartawan senior).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *